Month: June 2026

Sungailiat – Bupati Bangka Fery Insani secara resmi membuka kegiatan bimbingan teknis optimalisasi peran dasawisma melalui tertib administrasi, ketahanan keluarga dan bebas stunting, Selasa (30/6/2026) bertempat di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat.

Tujuan dari pelaksanaan bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota tim penggerak pkk dalam hal menyamakan persepsi, menguatkan peran Dasawisma sebagai garda terdepan, mencegah tumpang tindih & pemborosan dan menghidupkan Dasawisma dari yang tadinya pasif menjadi aktif.

Bupati Bangka Fery Insani pada kesempatan ini memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada tim penggerak pkk beserta seluruh pengurusnya baik tingkat kabupaten dan desa yang telah bekerja dengan baik dalam mewujudkan kesejahetraan keluarga dan masyarakat di Kabupaten Bangka.

“Saya mengharapkan kegiatan ini mampu mendorong percepatan 10 program pokok pkk dalam memecahkan berbagai persoalan pemberdayaan keluarga, dengan tujuan akhir menjadi gerakan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat,” Ucap Fery Insani.

Bupati meminta agar seluruh peserta dapat mengikuti bimbingan teknis ini dengan baik, dan dapat melaksanakan pembinaan kegiatan di desa.

“Para kader PKK di masyarakat sangat dibutuhan sebagai dapat menjadi pendamping masyarakat desa, sehingga mampu membangun hubungan yang setara dan mampu menempatkan diri sebagai teladan yang patut ditiru oleh masyarakat,” kata Fery Insani.

Acara ini dihadiri oleh ketua tim penggerak pkk Kabupaten Bangka, Kepala Dinpemdes Kabupaten Bangka, Ketua Apdesi Kabupaten Bangka, Ketua TP PKK Kecamatan se – Kabupaten Bangka, Ketua TP PKK Desa se – Kabupaten Bangka.

Photografer : Randa
Penulis : Dolly
Editor : Khadafi
Sumber : Dinkominfotik

Sungailiat – TP PKK Kabupaten Bangka yang bersinergi dengan TP PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan kegiatan bakti sosial donor darah, sunatan masal, pemberian santunan, dan gelar produk UP2K, Kamis (25/6/2026) bertempat di Gedung Pertemuan GRHA Maras.

Kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan PKK Kabupaten dengan PKK Provinsi tersebut untuk memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 54 dengan mengusung tema kuat kan 10 program pokok PKK, Laksanakan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.

Plt. Sekda Bangka Asep Setiawan dalam hal ini mengatakan melalui HKG PKK ini tentu harapannya seluruh program yang ada di Kabupaten Bangka bisa berjalan dengan baik.

“Yang terutama adalah program pelayanan kepada masyarakat karena PKK merupakan garda terdepan di masyarakat, dengan kader kader yang ada di masyarakat dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan tentunya harus senantiasa bersinergi agar semua program PKK dapat dilaksnakan dengan optimal,” kata Asep Setiawan.

Ketua PKK Kabupaten Bangka Ny. Dini Harlina Fery Insani dalam sambutannya mengatakan, program sinergi TP PKK Provinsi Bangka Belitung dengan seluruh TP PKK se- Bangka Belitung hari ini dilaksanakan di Kabupaten Bangka merupakan bagian komitmen sosial TP PKK dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

“Kami sangat menyambut baik program ini karena selain membantu keluarga mendapatkan layanan khitanan gratis, kegiatan ini juga menjadi implementasi untuk kuatkan sepuluh program pokok PKK laksanakan asta cita dan wujudkan indonesia emas,” kata Dini Harlina.

Ketua TP PKK Kabupaten Bangka juga mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas kepedulian sosial Ketua TP PKK Provinsi Bangka Belitung bersama tim, tim medis RSUD Depati Bahrin, Puskesmas Sungailiat, Pukesmas Pemali, Puskesmas Kenanga, Puskemas Sinar Baru dan TP PKK Kabupaten Bangka dalam kerjasamanya pada kegiatan ini.

Sementara itu Ketua TP PKK Provinsi Bangka Belitung Ny. Noni Hidayat Arsani dalam kegiatan ini menuturkan bahwa kegiatan sunatan masal ini untuk yang kedua kalinya kita laksanakan dan sama seperti tahun sebelumnya kami menargetkan lima ratus anak se-Bangka Belitung.

“Kuota sunatan masal ini kita bagi bagi setiap kabupaten, kota dan juga provinsi supaya anak anak yang membutuhkan tidak hanya di provinsi saja tapi juga di kota dan kabupaten. Mudah mudahan apa yang kita lakukan ini dapat terus dilaksanakan sampai tahun tahun berikutnya dan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk masyarakat Bangka Belitung,” tutur Noni Hidayat.

Photografer : Dolly
Penulis : Dolly
Editor : Khadafi
Sumber : Dinkominfotik

Pangkalpinang – Pemerintah Kabupaten Bangka kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Raihan Opini WTP tahun ini berarti adalah keberhasilan yang ke 10 kali berturut turut bagi Pemkab Bangka.

Predikat Opini WTP untuk Pemkab Bangka tersebut, diumumkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulanan Bangka Belitung Flora Anita Diassari, sekaligus menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima langsung Wakil Bupati Bangka Syahbudin, dan Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi, dalam acara penyerahan LHP LKPD, Rabu (24/6/2026) di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan babel.

“Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pemkab Bangka meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian, ini berarti Pemkab Bangka sudah mendapat Opini WTP sepuluh kali berturut turut,” ungkap Flora Anita Diassari.

 Wakil Bupati Bangka Syahbudin dalam acara tersebut, mengucapkan rasa syukur atas Opini WTP yang berhasil diraih Pemkab Bangka tahu ini.  Hal ini sesuai dengan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka untuk selalu berupaya menegakkan integritas dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka saya juga mengucapkan terimakasih kepada tim BPK yang telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2025. Semoga apa yang jadi catatan hasil pemeriksaan ini dapat menjadi bahan evaluasi kami untuk lebih baik lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka kedepannya,” ucap Syahbudin.

“Kami juga berharap kepada BPK perwakilan Provinsi Bangka Belitung untuk terus memberikan bimbingan dan arahan petunjuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta sesuai dengan  ketentuan dan aturan yang ada,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi dalam hal ini menerangkan bahwa capaian Opini WTP pada hari ini merupakan pencapaian yang penting namun ada yang sangat penting, yaitu kita memastikan setiap rupiah uang APBD Kabupaten Bangka benar benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

“Oleh karena itu sesuai dengan fungsinya DPRD akan mencermati seluruh rekomendasi dari BPK untuk memastikan tidak terjadinya pengulangan kelemahan yang sama pada tahun tahun berikutnya dan menjadi dampak positif kepada masyarakat Kabupaten Bangka pada khusunya,” terang Jumadi.

“Kepada BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung atas kerjasama dan perhatiannya selama ini kami ucapkan terimakasih yang telah memberikan saran dan kritik yang baru kepada kami sehingga bangka bisa lebih baik saat ini,” imbuhnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Plt. Sekda Bangka, Kepala Inspektorrat, Kepala BPPKAD, dan juga turut dihadiri para tim pemeriksa dari BPK RI perwakilan Babel.

Photografer : Hendra
Penulis : Dolly
Editor : Khadafi
Sumber : Dinkominfotik

Sungailiat – Wakil Bupati Bangka Syahbudin resmi membuka kegiatan sosialisasi kebijakan dan pengelolahan air limbah dapur SPPG pada program makan bergizi gratis di wilayah Kabupaten Bangka, Kamis (18/6/2026) bertempat di Ruang Pertemuan Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka.

Berdasarkan data link Badan Gizi Nasional di Kabupaten Bangka terdapat 18 SPPG yang tersebar di 6 Kecamatan dan oleh karena itu penyelenggaran program MBG harus sesuai ketentuan menjaga kualitas makanan dan penanganan pasca distribusi layanan untuk lingkungan yang sehat.

Wakil Bupati Bangka Syahbudin dalam sambutannya mengungkapkan bahwa upaya SPPG dalam melaksanakan layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi wajib bertanggung jawab melakukan penanganan sisa pangan pengelolaan sampah dan air limbah yang dihasilkan.

“Mengingat program MBG ini adalah program prioritas nasional maka diperlukan informasi lengkap dan menyeluruh terkait kebijakan dan tata cara pengelolaan limbah untuk menjadi pedoman bagi SPPG dalam pengelolaan sampah dan limbah di setiap SPPG,”ungkap Sayhbudin.

Ketua komisi III DPRD Kabupaten Bangka Firmansyah Levi dalam hal ini mengatakan komisi III Kabupaten Bangka yang membidangi urusan lingkungan hidup mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka memastikan seluruh SPPG menerapkan pengelolaan lingkungan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

“Melalui sosialisasi ini agar terbangun pemahaman dan frekuensi yang sama, serta sinergi antar instansi sehingga dapat mewujudkan program makan bergizi gratis yang sehat, aman dan ramah untuk lingkungan. Mudah mudahan dapur SPPG yang ada di Kabupaten Bangka semakin baik dalam mengelolah limbah pasca makan bergizi gratis,” kata Firmasyah Levi.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Boy Yandra menjelaskan bahwa dalam kasus limbah hasil makanan bergizi gratis ini ada satu laporan masyarakat terkait limbah SPPG, yang terdapat di daerah belinyu.

“Mungkin teknis dari dapur disana agak kurang, tapi setelah kami turun bersama anggota DPRD alhamdulillah sudah di perbaiki dengan baik, mudah mudahan berikutnya kedepan tidak ada lagi info masyarakat mengeluh terhadap bau sisa limbah dari dapur SPPG,” jelas Boy Yandra.

“Setelah kami beri masukan dan saran, untuk saat ini sisa makan dan limbah yang ada laporan di belinyu tersebut sudah tidak ada lagi pencemaran lingkungan dan bau,” ujarnya.

Dalam hal pengelolaan limbah dan sampah pasca makan bergizi gratis tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka memberikan pemberitahuan kepada pihak SPPG dan perusahaan harus membuat laporan 3 bulan sekali dan akan di awasi oleh Dinas LH.

Sosialisasi ini diharapkan dapat mengelola sampah dan limbah hasil dari makanan tersebut dapat mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat diminimalisir oleh pihak SPPG di Kabupaten Bangka.

Acara ini dihadiri Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Kementerian Lingkungan Hidup melalui Zoom, Ketua komisi III DPRD Kabupaten Bangka, Kepala Dinas LH Kabupaten Bangka, Camat Se-Kabupaten Bangka, Kepala SPPG Se-Kabupaten Bangka dan para tamu undangan lainnya.

Photografer : Dolly
Penulis : Dolly
Editor : Khadafi
Sumber : Dinkominfotik

SUNGAILIAT – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Bahrin Kabupaten Bangka terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan transformasi pelayanan kesehatan. Pada Senin (15/6), rumah sakit daerah ini menggelar dua agenda strategis sekaligus yang berpusat di Aula IBS RSUD Depati Bahrin : Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Early Warning System (EWS) Rujukan IGD, serta Sosialisasi Layanan dan Penguatan Jejaring Rujukan PONEK, Stunting, dan Wasting.
Langkah simultan ini diambil untuk menjawab tantangan kedaruratan medis sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Bangka dan sekitarnya. Acara ini dihadiri oleh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, para Direktur Rumah Sakit jejaring, Kepala Puskesmas, organisasi profesi kesehatan (IDI, PPNI, IBI, PERSAGI), hingga jajaran Camat dan Lurah.
Era Baru Rujukan Gawat Darurat: Pasien Dipantau Sejak dari Puskesmas
Mengawali rangkaian kegiatan di pagi hari, RSUD Depati Bahrin bersama Tim IT memperkenalkan inovasi digital terbaru berupa Aplikasi Early Warning System (EWS) yang dikhususkan bagi pasien yang dirujuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD). Direktur RSUD Depati Bahrin, dr. Yogi Yamani, Sp. B., MARS, menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk memutus mata rantai keterlambatan penanganan pasien kritis. Melalui sistem digital ini, kondisi tanda-tanda vital pasien yang sedang dirujuk dari Puskesmas atau faskes primer dapat dipantau secara real-time oleh tim medis IGD RSUD Depati Bahrin bahkan sebelum pasien tiba di rumah sakit.
“Dengan Aplikasi EWS ini, tidak ada lagi istilah ‘mendadak’ dalam penanganan kegawatdaruratan. Tim IGD kami sudah bisa membaca risiko, menyiapkan alat medis, hingga mengondisikan dokter spesialis yang sesuai begitu data rujukan diinput oleh faskes pengirim. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa,” ujar dr. Yogi Yamani saat memberikan paparan.
Sinergi Lintas Sektor: Perkuat Benteng PONEK dan Penanggulangan Stunting Tak berhenti pada digitalisasi sistem, siang harinya RSUD Depati Bahrin memperluas jangkauan sinerginya melalui penguatan jejaring rujukan untuk Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) serta penanganan Stunting dan Wasting. Dalam sambutannya saat membuka sesi kedua, dr. Yogi menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menjadi menara gading yang berdiri sendiri. Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan angka stunting merupakan indikator sensitif mutu kesejahteraan daerah yang penyelesaiannya wajib dikeroyok secara integratif dari hulu ke hilir. Melalui penguatan jejaring ini, RSUD Depati Bahrin memantapkan komitmen standarisasi rujukan maternal dan neonatal bersama Puskesmas dan bidan desa guna menekan risiko fatal pada ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Di saat yang sama, koordinasi penanganan gizi buruk (wasting) dan stunting diperketat agar balita yang membutuhkan intervensi klinis spesialistik di rumah sakit dapat langsung ditangani tanpa hambatan birokrasi. Melalui forum ini, RSUD Depati Bahrin juga memaparkan berbagai transformasi fasilitas klinis dan layanan unggulan terbaru yang siap menopang seluruh kebutuhan rujukan masyarakat di Kabupaten Bangka.”Penanganan stunting dan kegawatdaruratan ibu-anak membutuhkan kecepatan. Pertemuan hari ini bukan sekadar sosialisasi di atas kertas, melainkan pembentukan komitmen nyata dan penyamaan persepsi. Kita rapikan jalurnya, kita mudahkan koordinasinya, demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bangka,” pungkas dr. Yogi.
Kegiatan yang berlangsung produktif ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan perumusan rencana tindak lanjut (RTL) bersama seluruh kepala faskes dan pemangku kepentingan lintas sektor yang hadir, guna memastikan sistem rujukan terintegrasi ini dapat langsung diimplementasikan di lapangan.

Sungailiat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka melaksanakan Rapat Paripurna terkait pengesahaan Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahaan investasi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Kabupaten Bangka, Senin (15/6/2026).

Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di susun dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan dan kemudahan investasi di daerah yang mengamanahkan penyesuain terhadap Perda Kabupaten Bangka yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Wakil Bupati Bangka Syahbudin dalam sambutannya mengatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

“Keberadaan perda ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha,” kata Syahbudin.

Keberadan Raperda ini diharapkan untuk menjadi salah satu upaya kongkrit pemerintah daerah untuk menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

“Pengesahan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi ini sudah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui surat sekretaris daerah provinsi. Berdasarkan fasilitasi tersebut secara umum tidak menyangkut subtansi yang bersifat krusial tetapi hanya terkait beberapa perubahan subtansi yaitu perbaikan yang menyesuaikan ketentuan penyusunan produk hukum daerah,” ucap Syahbudin.

Raperda persetujuan terhadap perancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi sudah masuk dalam daftar program pembentukan peraturan daerah (propemperda) Kabupaten Bangka tahun 2026 yang telah disampaikan pada tanggal 9 februari 2026.

Pembahasan Raperda tersebut sudah dilakukan oleh Pansus II DPRD Kabupaten Bangka yang bertugas mengkaji dan melakukan membahas bersama perangkat daerah teknis serta stakeholder pemangku kepentingan terkait.

Pansus II DPRD Kabupaten Bangka telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI sebagai tolak ukur dalam menyusun Raperda dan juga konsultasi, harmonisasi, dan fasilitasi penyempurnaan terhadap raperda.

Photografer : Dolly
Penulis : Dolly
Editor : M. Khadafi
Sumber : Dinkominfotik