Akses layanan publik digital dan informasi terkini Kabupaten Bangka dalam satu pintu.

Sungailiat – Wakil Bupati Bangka Syahbudin resmi membuka kegiatan sosialisasi kebijakan dan pengelolahan air limbah dapur SPPG pada program makan bergizi gratis di wilayah Kabupaten Bangka, Kamis (18/6/2026) bertempat di Ruang Pertemuan Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka.

Berdasarkan data link Badan Gizi Nasional di Kabupaten Bangka terdapat 18 SPPG yang tersebar di 6 Kecamatan dan oleh karena itu penyelenggaran program MBG harus sesuai ketentuan menjaga kualitas makanan dan penanganan pasca distribusi layanan untuk lingkungan yang sehat.

Wakil Bupati Bangka Syahbudin dalam sambutannya mengungkapkan bahwa upaya SPPG dalam melaksanakan layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi wajib bertanggung jawab melakukan penanganan sisa pangan pengelolaan sampah dan air limbah yang dihasilkan.

“Mengingat program MBG ini adalah program prioritas nasional maka diperlukan informasi lengkap dan menyeluruh terkait kebijakan dan tata cara pengelolaan limbah untuk menjadi pedoman bagi SPPG dalam pengelolaan sampah dan limbah di setiap SPPG,”ungkap Sayhbudin.

Ketua komisi III DPRD Kabupaten Bangka Firmansyah Levi dalam hal ini mengatakan komisi III Kabupaten Bangka yang membidangi urusan lingkungan hidup mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka memastikan seluruh SPPG menerapkan pengelolaan lingkungan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

“Melalui sosialisasi ini agar terbangun pemahaman dan frekuensi yang sama, serta sinergi antar instansi sehingga dapat mewujudkan program makan bergizi gratis yang sehat, aman dan ramah untuk lingkungan. Mudah mudahan dapur SPPG yang ada di Kabupaten Bangka semakin baik dalam mengelolah limbah pasca makan bergizi gratis,” kata Firmasyah Levi.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Boy Yandra menjelaskan bahwa dalam kasus limbah hasil makanan bergizi gratis ini ada satu laporan masyarakat terkait limbah SPPG, yang terdapat di daerah belinyu.

“Mungkin teknis dari dapur disana agak kurang, tapi setelah kami turun bersama anggota DPRD alhamdulillah sudah di perbaiki dengan baik, mudah mudahan berikutnya kedepan tidak ada lagi info masyarakat mengeluh terhadap bau sisa limbah dari dapur SPPG,” jelas Boy Yandra.

“Setelah kami beri masukan dan saran, untuk saat ini sisa makan dan limbah yang ada laporan di belinyu tersebut sudah tidak ada lagi pencemaran lingkungan dan bau,” ujarnya.

Dalam hal pengelolaan limbah dan sampah pasca makan bergizi gratis tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka memberikan pemberitahuan kepada pihak SPPG dan perusahaan harus membuat laporan 3 bulan sekali dan akan di awasi oleh Dinas LH.

Sosialisasi ini diharapkan dapat mengelola sampah dan limbah hasil dari makanan tersebut dapat mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat diminimalisir oleh pihak SPPG di Kabupaten Bangka.

Acara ini dihadiri Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Kementerian Lingkungan Hidup melalui Zoom, Ketua komisi III DPRD Kabupaten Bangka, Kepala Dinas LH Kabupaten Bangka, Camat Se-Kabupaten Bangka, Kepala SPPG Se-Kabupaten Bangka dan para tamu undangan lainnya.

Photografer : Dolly
Penulis : Dolly
Editor : Khadafi
Sumber : Dinkominfotik

SUNGAILIAT – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Bahrin Kabupaten Bangka terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan transformasi pelayanan kesehatan. Pada Senin (15/6), rumah sakit daerah ini menggelar dua agenda strategis sekaligus yang berpusat di Aula IBS RSUD Depati Bahrin : Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Early Warning System (EWS) Rujukan IGD, serta Sosialisasi Layanan dan Penguatan Jejaring Rujukan PONEK, Stunting, dan Wasting.
Langkah simultan ini diambil untuk menjawab tantangan kedaruratan medis sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Bangka dan sekitarnya. Acara ini dihadiri oleh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, para Direktur Rumah Sakit jejaring, Kepala Puskesmas, organisasi profesi kesehatan (IDI, PPNI, IBI, PERSAGI), hingga jajaran Camat dan Lurah.
Era Baru Rujukan Gawat Darurat: Pasien Dipantau Sejak dari Puskesmas
Mengawali rangkaian kegiatan di pagi hari, RSUD Depati Bahrin bersama Tim IT memperkenalkan inovasi digital terbaru berupa Aplikasi Early Warning System (EWS) yang dikhususkan bagi pasien yang dirujuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD). Direktur RSUD Depati Bahrin, dr. Yogi Yamani, Sp. B., MARS, menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk memutus mata rantai keterlambatan penanganan pasien kritis. Melalui sistem digital ini, kondisi tanda-tanda vital pasien yang sedang dirujuk dari Puskesmas atau faskes primer dapat dipantau secara real-time oleh tim medis IGD RSUD Depati Bahrin bahkan sebelum pasien tiba di rumah sakit.
“Dengan Aplikasi EWS ini, tidak ada lagi istilah ‘mendadak’ dalam penanganan kegawatdaruratan. Tim IGD kami sudah bisa membaca risiko, menyiapkan alat medis, hingga mengondisikan dokter spesialis yang sesuai begitu data rujukan diinput oleh faskes pengirim. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa,” ujar dr. Yogi Yamani saat memberikan paparan.
Sinergi Lintas Sektor: Perkuat Benteng PONEK dan Penanggulangan Stunting Tak berhenti pada digitalisasi sistem, siang harinya RSUD Depati Bahrin memperluas jangkauan sinerginya melalui penguatan jejaring rujukan untuk Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) serta penanganan Stunting dan Wasting. Dalam sambutannya saat membuka sesi kedua, dr. Yogi menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menjadi menara gading yang berdiri sendiri. Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan angka stunting merupakan indikator sensitif mutu kesejahteraan daerah yang penyelesaiannya wajib dikeroyok secara integratif dari hulu ke hilir. Melalui penguatan jejaring ini, RSUD Depati Bahrin memantapkan komitmen standarisasi rujukan maternal dan neonatal bersama Puskesmas dan bidan desa guna menekan risiko fatal pada ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Di saat yang sama, koordinasi penanganan gizi buruk (wasting) dan stunting diperketat agar balita yang membutuhkan intervensi klinis spesialistik di rumah sakit dapat langsung ditangani tanpa hambatan birokrasi. Melalui forum ini, RSUD Depati Bahrin juga memaparkan berbagai transformasi fasilitas klinis dan layanan unggulan terbaru yang siap menopang seluruh kebutuhan rujukan masyarakat di Kabupaten Bangka.”Penanganan stunting dan kegawatdaruratan ibu-anak membutuhkan kecepatan. Pertemuan hari ini bukan sekadar sosialisasi di atas kertas, melainkan pembentukan komitmen nyata dan penyamaan persepsi. Kita rapikan jalurnya, kita mudahkan koordinasinya, demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bangka,” pungkas dr. Yogi.
Kegiatan yang berlangsung produktif ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan perumusan rencana tindak lanjut (RTL) bersama seluruh kepala faskes dan pemangku kepentingan lintas sektor yang hadir, guna memastikan sistem rujukan terintegrasi ini dapat langsung diimplementasikan di lapangan.

Sungailiat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka melaksanakan Rapat Paripurna terkait pengesahaan Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahaan investasi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Kabupaten Bangka, Senin (15/6/2026).

Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di susun dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan dan kemudahan investasi di daerah yang mengamanahkan penyesuain terhadap Perda Kabupaten Bangka yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Wakil Bupati Bangka Syahbudin dalam sambutannya mengatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

“Keberadaan perda ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha,” kata Syahbudin.

Keberadan Raperda ini diharapkan untuk menjadi salah satu upaya kongkrit pemerintah daerah untuk menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

“Pengesahan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi ini sudah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui surat sekretaris daerah provinsi. Berdasarkan fasilitasi tersebut secara umum tidak menyangkut subtansi yang bersifat krusial tetapi hanya terkait beberapa perubahan subtansi yaitu perbaikan yang menyesuaikan ketentuan penyusunan produk hukum daerah,” ucap Syahbudin.

Raperda persetujuan terhadap perancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi sudah masuk dalam daftar program pembentukan peraturan daerah (propemperda) Kabupaten Bangka tahun 2026 yang telah disampaikan pada tanggal 9 februari 2026.

Pembahasan Raperda tersebut sudah dilakukan oleh Pansus II DPRD Kabupaten Bangka yang bertugas mengkaji dan melakukan membahas bersama perangkat daerah teknis serta stakeholder pemangku kepentingan terkait.

Pansus II DPRD Kabupaten Bangka telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI sebagai tolak ukur dalam menyusun Raperda dan juga konsultasi, harmonisasi, dan fasilitasi penyempurnaan terhadap raperda.

Photografer : Dolly
Penulis : Dolly
Editor : M. Khadafi
Sumber : Dinkominfotik

Bakam – Bupati Bangka Fery Insani bersama Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi melakukan kunjungan kerja ke petani sawit yang berada di PT. Sumarco Makmur Indah yang bertempat di Dusun 1 Desa Dalil, Kamis (11/6/2026).

Kunjungan kerja tersebut sebagai silaturahmi dan diskusi terkait permasalahan yang dihadapi para petani sawit pada PT. Sumarco Makmur Indah.

Bupati Bangka Fery Insani dalam hal ini mengatakan bahwa persemasalah petani di PT. Sumarco ini sudah lama dan sampai saat ini belum terselasaikan terutama masalah lahan.

“Terkait soal kepemilikan lahan ini, yang kami akan akui adalah yang berkebun pada saat ini untuk yang berkebun kebelakang yang lalu kita tidak tahu, dan yang memang mengusahakan kebun saat ini akan coba kita urus suratnya,” kata Fery Insani.

“Kalau status lahan ini tidak terselesaikan juga kita tidak bisa membangun apa apa, karena lahan ini belum clear sehingga apa pun yang diusul untuk pembangunan tidak bisa lakukan, dan kami tidak akan berhenti untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Bupati.

Perlu diketahui bahwa PT. Sumarco memberikan kredit kepada masyarakat petani sawit melalui program KKSR untuk pembangunan kebun sawit rakyat, dan saat ini masih belum jelas status kepemilikan lahannya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi menerangkan bahwa kehadiran kami disini sebagai salah satu tugas kami sebagai DPRD untuk menyerap aspirasi di masyarakat.

“Ini sebagai janji kita yang dulu, dimana kita melakukan reses terkait masalah status lahan yang ada di PT. Sumarco dan insya’allah dengan hadirnya bupati ini, sehingga untuk peristiwa peristiwa yang lalu bisa mendapatkan titik terangnya masalah lahan ini,” terang Jumadi.

Kegiatan kunjungan kerja Ketua DPRD Kabupaten Bangka bersama Bupati Bangka merupakan agenda yang telah di rencanakan jauh jauh hari.

Acara kunjungan kerja ini juga di hadiri oleh bpkad, kepala dinas pertanian, camat bakam, camat puding besar, kades dalil, kades tanah bawah, kades tiang tara, kades neknang, kades kapuk, kades saing, bank sumsel babel, dan perwakilan kebun petani sawik pt. sumarco.

Photografer : Diaz
Penulis : Dolly
Editor : Khadafi
Sumber : Dinkominfotik

Sungailiat – Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kesahatan Kabupaten Bangka menyelenggarakan rapat koordinasi, advokasi, dan evaluasi terkait pelaksanaan pemeriksaan kesahatan gratis (pkg) di Kabupaten Bangka Tahun 2026 bertempat di Ruang Pertemuan Rumah Makan Pangeran, Rabu (10/6/2026).

Program cek kesehatan gratis ini merupakan program prioritas Kemenkes 2025-2026, dan fokusnya untuk deteksi dini dan pencegahan penyakit menular serta penyakit tidak menular lainnya.

Bupati Bangka Fery Insani dalam sambutannya pada membuka acara ini mengatakan, program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai salah satu program hasil terbaik cepat (phtc) telah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Bangka.

“program ini menjadi instrumen penting dalam mendeteksi faktor risiko kesehatan sejak dini sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan dan penanganan yang lebih cepat dan tepat,” kata Fery Insani.

Beliau juga berharap melalui rapat koordinasi, advokasi, dan evaluasi ini, seluruh pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan dan strategi percepatan pencapaian target tahun 2026.

“Dengan koordinasi yang baik, komitmen yang kuat, dan kerja sama seluruh pihak, saya optimis target pemeriksaan kesehatan gratis Kabupaten Bangka tahun 2026 dapat tercapai dengan baik dan intervensi dini yang tepat dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat,” ucap Fery Insani.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukma Dewi menjelaskan, bahwa untuk capaian target nasional kegiatan cek kesehatan gratis tahun 2026 sebesar 46 persen dari jumlah penduduk atau sebanyak 157.210 jiwa.

“Capaian CKG kita per tanggal 8 juni 2026 sebanyak 61,5 persen dan ini sudah melampaui, karena target minimalnya berada 157.000 jiwa. Saat ini kita sudah mencapai 166.000 jiwa dan itu berarti sudah melampai 50 persen,” jelas Nora.

Faktor tertinggi resiko di Kabupaten Bangka berada di penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes militus serta obesitas.

Photografer : Dolly
Penulis : Dolly
Editor : Khadafi
Sumber : Dinkominfotik

Sungailiat – Wakil Bupati Bangka Syahbudin yang didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Boy Yandra menghadiri kegiatan penanaman pohon bakau di Pantai Takari Desa Rebo, Senin (8/6/2026).

Penanaman pohon yang diselenggarakan oleh PT. PLN Nusantara Power Service Unit PLTU Bangka tersebut sebagai aksi peduli lingkungan pada hari lingkungan hidup sedunia 5 juni 2026.

Wakil Bupati Bangka Syahbudin menganggap kegiatan penanaman pohon di pesisir pantai seperti ini sangat penting untuk memulihkan kondisi hutan bakau yang telah rusak oleh pertambangan.

“Untuk saat ini abrasi yang terjadi di pesisir pantai sudah cukup menghawatirkan dan abrasinya tinggi, mari sama sama kita peduli lingkungan, lingkungan yang baik akan menjanjikan kehidupan kita yang baik pula kedepannya,” kata Syahbudin.

“Menjaga lingkungan ini bukan hanya tugas pemerintah atau korporat saja, tetapi semua elemen masyarakat juga harus peduli kepada lingkungan ini,” ujar Syahbudin.

Manager PLN UPK Babel Anton Wibisono dalam hal ini mengatakan bahwa, pada hari ini kami ingin memastikan dari PLN harus memperhatikan lingkungan yang asri melalui penanaman pohon.

“Harapan kami kegiatan seperti penanaman pohon ini bisa diadakan secara rutin agar dapat menjaga alam kita dengan maksimal, dan pada kesempatan ini juga kita akan memberikan bantuan kepada Desa Rebo berupa bantuan alat kebersihan untuk Dinas LH kita bantu alat mini Chansaw, sedangkan untuk SD Negeri 23 Sungailiat bantuan tempat sampah” kata Anton Wibisono.

Sementara itu Manager dari pihak PLTU Air Anyir Igusti menerangkan bahwa kegiatan ini adalah salah satu aksi nyata peduli lingkungan di kawasan hutan lindung Pantai Takari Desa Rebo.

“Kegiatan hari ini kita melanjutkan program yang sudah ada sebelumnya yang tahun lalu kita lakukan di Pantai Kuala. Ini sebagai upaya untuk mengendalikan abrasi garis pantai dengan menanam pohon bakau sebanyak 500 batang,” terang Igusti.

Igusti menambahkan, penaman ini juga sebagai penyendali emisi untuk bumi, dan kita juga berharap kepada pengelola pantai dan warga sekitar, pohon yang sudah kita tanam ini kita rawat bersama.

“Kita akan melakukan monitoring dan evaluasi agar 500 pohon bakau yang ditanam ini tumbuh dan berguna sebagaimana mestinya,” ucap Igusti.

Photografer : Dolly
Penulis : Dolly
Editor : M. Khadafi
Sumber : Dinkominfotik

Program “Integrasi Adaptasi Perubahan Iklim, Inovasi Agroengineering, dan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Keberlanjutan Perkebunan Lada Putih di Pulau Bangka” merupakan inisiatif strategis berbasis riset aplikatif dan pemberdayaan masyarakat yang dipimpin oleh Dr. Ngadisih, STP., M.Sc. dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UGM.

Program ini diorientasikan untuk merespons krisis produktivitas lada putih (sahang) di Pulau Bangka, di mana degradasi lingkungan akibat perubahan penggunaan lahan dan erosi telah merusak struktur tanah dan fungsi hidrologi lahan.

Kondisi ini diperburuk oleh perubahan iklim yang memicu peningkatan intensitas serangan hama, sehingga mengakibatkan penurunan drastis posisi Indonesia dalam pasar global dari price-maker menjadi price-taker. Sebagai instrumen untuk mensinergikan riset akademis dengan implementasi kebijakan, diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penyelarasan Visi Lintas Sektor untuk Keberlanjutan Perkebunan Lada Putih di Pulau Bangka” yang bertujuan merumuskan peta jalan (roadmap) revitalisasi lada sebagai basis kebijakan pembangunan daerah berbasis bukti (evidence-based policy).

Diawali dengan kegiatan pra-FGD berupa survei (1 Juni 2026 s.d 3 Juni 2026) ke beberapa kebun lada yang dilakukan bersama Bupati Bangka, H. Fery Insani SE, M.M., untuk memvalidasi kendala riil di tingkat petani. FGD dilaksanakan pada Kamis, 4 Juni 2026 di Pesona Bay Sungailiat Kabupaten Bangka melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, mulai dari BAPPEDA dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, perwakilan kelompok tani, hingga pakar lintas disiplin ilmu dari UGM yang mencakup bidang teknik pertanian, sistem informasi geografis dan iklim, dan bioekonomi.

Sambutan-sambutan disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah, Drs. Asep Setiawan, dan Kepala BAPPEDA, Ir. Pan Budi Marwoto, M.Si., dan Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerjasama dan Alumni FTP UGM Dr. Sri Rahayoe, S.T.P., M.P. Pengantar FGD disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Lilik Sutiarso, M.Eng. Hadir sebagai narasumber FGD adalah Muhammad Chrisna Satriagasa, S.Si., M.Sc., M.Ec.Dev., Ph.D., serta mitra akademik internasional Prof. Dr. Rosnah Shamsudin dari Universiti Putra Malaysia yang memberikan perspektif global dalam aspek Process and Food Engineering. FGD melibatkan dosen dari Institut Pahlawan 12 (Dr. Darol Arkum, M.Si dan Dr. Widya Handini, B.Sc., M.Sc.) dan dosen Universitas Bangka Belitung (Robika, S.Si., M.Si dan Ir. Rudy Kurniawan, S.T., M.T.) sebagai fasilitator dalam diskusi kelompok kecil. Salah satu luaran FGD adalah kebutuhan jenis-jenis pelatihan untuk peningkatan kapasitas petani lada.

Akhir Juni 2027 mitra Priv.-Doz. Rebecca Hood-Nowotny, M.B.A., PhD dari Institute of Soil Research, BOKU University, akan bersinergi dengan tim UGM (Andri Prima Nugroho, S.T.P., M.Sc., Ph.D., Dr.nat.techn. Rizki Maftukhah, S.T.P., M.Sc, Dr. Prieskarinda Lestari, S.T., IPM, dan Dr. Murtiningrum, S.T.P., M.Eng) memberikan pendampingan dan pelatihan terkait kesehatan tanah, irigasi, manajemen limbah pertanian, dan smart farming. Keterlibatan mahasiswa program Magister Teknik Pertanian dan mahasiswa Doktor BOKU University menjadi pilar krusial dalam proses pendampingan petani, pengumpulan data biofisik, dan transformasi pengetahuan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan System of Systems, program ini diharapkan mampu mengembalikan kedaulatan ekonomi lada  Bangka sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap capaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan penanganan perubahan iklim.

Sungailiat – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Deddy Yudistira bersama anggota melakukan peninjauan Koperasi Merah Putih yang berlokasi di Kelurahan Jeliti Kecamatan Sungailiat, Rabu (3/6/2026).

Peninjauan yang dilakukan oleh BPKP Provinsi ini juga di hadiri langsung Plt. Sekda Bangka Asep Setiawan, Camat Sungailiat Lingga Pranata, Lurah Jeliti Sri Juniarti serta ketua satgas koperasi merah putih dan beberapa anggota koperasi.

Plt. Sekda Bangka Asep Setiawan menerangkan bahwa dalam peninjauan yang dilakukan pihak BPKP ini akan ada yang dikoreksi oleh mereka serta kendala yang ada disini dapat diselesaikan.

“Target Kopdes ini kan harusnya bulan agustus ini sudah clear semua, dan kita dari Pemerintah Kabupaten Bangka tetap mendukung dan bantu. Di Kabupaten Bangka sendiri terdapat 81 titik yang harus diselesaikan secara bertahap”, terang Asep Setiawan.

Asep Setiawan juga menambahkan, untuk saat ini sebanyak 46 titik yang sudah dibangun, namun proses pembangunan fisiknya belum mencapai 100 persen, dan yang sudah selesai 100 persen baru di Kelurahan Jelitik.

“Rata rata keterlambatan pembangunan Kopdes Merah Putih ini terhambat oleh posisi lahan”, ucap Asep Setiawan.

Sementara itu Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Deddy Yudistira saat di wawancarai awak media menjelaskan, kegiatan pemantauan dan monitor yang kami lakukan ini memang langsung diinstruksi dari pusat.

“Pemantauan yang kita lakukan ini baru pertama kali, kami melihat kondisi fisik bangunan ini lumayan baik dan dari lokasi Kopdes ini juga masih menjanjikan, tinggal tergantung pengurus koperasi nantinya bagaimana memajukan koperasi ini dengan fasilitas yang sudah tersedia jangan sampai terbengkalai”, kata Deddy Yudistira.

Perlu diketahui bahwa masing masing babinsa akan bertanggungjawab terhadap satu Kopdes Merah Putih yang di dirikan di setiap desa dan kelurahan.

“Kami dari BPKP mempunyai catatan khusus hanya satu yaitu, memastikan bahwa kepemilikan Kopdes ini sudah clear termasuk dokumentasinya, seperti Kopdes jelitik ini di didirikan di tanah lingkungan dan kategorinya apa, apakah tanah desa, tanah pemerintah daerah, atau tanah wakaf jadi semuanya harus jelas surat menyuratnya dan persetujuan dari masyarakatnya agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari jadi semuanya harus clear and clean ”, terang Deddy Yudistira.

Photografer : Dolly
Penulis : Dolly
Editor : M. Khadafi
Sumber : Dinkominfotik