SUNGAILIAT – Bupati Bangka melantik Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bangka Masa Bakti 2026–2031 dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Auditorium Tanjung Pesona Sungailiat, Kamis (09/07/2026).
Pelantikan tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Kabupaten Bangka.
Dalam sambutannya, Bupati Bangka mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus FKUB yang telah dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat.
“FKUB memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat. Saya berharap kepengurusan yang baru dapat terus membangun komunikasi yang baik, memperkuat persatuan, serta menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan rukun,” ujar Bupati.
Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat toleransi, saling menghormati perbedaan, dan mempererat persaudaraan sebagai fondasi penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bangka.
Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Bangka berharap FKUB semakin aktif menjalankan perannya dalam menjaga kerukunan umat beragama, memperkuat persatuan, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan daerah.
SUNGAILIAT – Pemerintah Kabupaten Bangka resmi meluncurkan layanan Co-Billing Persampahan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi pelayanan persampahan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran.
Launching Co-Billing Layanan Persampahan berlangsung di Kantor Perumdam Tirta Bangka, Rabu (08/07/2026), dipimpin oleh Bupati Bangka bersama Wakil Bupati Bangka. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka, instansi terkait, serta para tamu undangan.
Dalam sambutannya, Bupati Bangka menyampaikan bahwa penerapan sistem Co-Billing merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bangka dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital.
“Melalui Co-Billing ini kita ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan persampahan. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan tertib administrasi,” ujar Bupati.
Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah terkait untuk terus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan sistem tersebut sehingga dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangka menambahkan bahwa keberhasilan implementasi Co-Billing membutuhkan dukungan seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga pelayanan persampahan di Kabupaten Bangka dapat semakin baik dan berkelanjutan.
Melalui peluncuran Co-Billing Layanan Persampahan ini, Pemerintah Kabupaten Bangka berharap sistem pelayanan publik berbasis digital terus berkembang sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Sungailiat – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan BKKBN Provinsi Bangka Belitung dan Mitra Pentahelix melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Bangka terkait program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) tingkat Kabupaten Bangka Tahun 2026, Rabu (8/7/2026) bertempat di Rumah Dinas Bupati Bangka.
Program genting merupakan program gotong royong nasional untuk menbantu keluarga berisiko stunting yang fokus utamanya adalah memberikan intervensi nutrisi dan juga non nutrisi antara lain pemberian makan sehat bergizi, edukasi melalui sosialisasi pembinaan dan penyuluhan serta pembangunan sanitasi, rumah layak huni kepada kelompok rentan.
Bupati Bangka H. Fery Insani dalam sambutannya mengatakan gerakan genting ini diharapkan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mencegah stunting.
“Gerakan ini memberikan kesempatan bagi individu, perusahaan atau pun instansi untuk menjadi orang tua asuh yang bertanggungjawab atas kebutuhan gizi anak, karena stunting merupakan tantangan serius dalam pertumbuhan fisik, kognitif dan kualitas anak dimasa yang akan datang,” kata Fery Insani.
“Melalui gotong royong lintas program dan lintas swasta bisa menjadikan solusi strategi terbaik dalam menyukseskan program genting ini dan dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan agar mendapatkan generasi penerus bangsa yang berkualitas,” ucap Fery Insani.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hj. Mina dalam laporannya mengatakan untuk gerakan ini kita mengutamakan keluarga yang kurang mampu.
“Kegiatan ini dilakukan karena pencapaian atau realisasi sasaran genting Kabupaten Bangka sampai dengan juni 2026 masih rendah yaitu 370 sasaran dari total target 993 sasaran. Jadi yang baru terealisasi sampai sekarang baru 370,” kata Mina.
Lanjut Hj. Mina, kegiatan ini juga untuk mengajak semua elemen mulai dari individu, komunitas, akademisi, hingga sektor swasta untuk turut serta menjadi orang tua asuh bagi keluarga risiko stunting atau kurang mampu berupa perjanjian kerjasama.
“Program genting ini tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja tetapi harus melibatkan seluruh unsur, dan melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting ini diharapkan penurunan angka stunting di Kabupaten Bangka bisa maksimal,” ujar Mina.
Sementara itu Kepala BKKBN Provinsi Bangka belitung Fazar Supriadi Sentosa menjelaskan bahwa di Provinsi Bangka Belitung targetnya ada 4686 dan saat ini sudah tercapai 2346, ini berarti sudah 50 persen target yang tercapai.
“Dengan adanya kegiatan hari ini mudah mudahan bapak ibu bisa membantu dalam mencapaian targetnya, terutama diwilayah Kabupaten Bangka ini. Karena stunting ini sangat penting karena bagaimana pun juga ini akan berpengaruh kepada kualitas manusia kedepannya karena apabila anak sudah stunting akan sulit untuk bersaing,” jelas Fajar Supriadi Sentosa.
Photografer : Dolly Penulis : Dolly Editor : Khadafi Sumber : Dinkominfotik
SUNGAILIAT – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi Jejaring dan Supervisi Fasilitatif Layanan dan Program Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), serta Kesehatan Reproduksi (Kespro), yang digelar di Ballroom Hotel Novilla Sungailiat, Rabu (01/07/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam memperkuat sinergi pelaksanaan program kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan status gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas di Kabupaten Bangka.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Sekda Bangka, Asep Setiawan, menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antarperangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat.
“Jejaring yang baik akan memperkuat efektivitas program di lapangan. Melalui koordinasi yang berkesinambungan, kita berharap seluruh layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat komitmen, meningkatkan koordinasi, serta memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat diimplementasikan secara maksimal demi mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Bangka yang sehat, berkualitas, dan sejahtera.
SUNGAILIAT — Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat pembahasan terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada pada kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Bangka. Rapat berlangsung di Rumah Dinas Bupati Bangka, Selasa (30/06/2026).
Rapat dipimpin oleh Bupati Bangka dan dihadiri Wakil Bupati Bangka, serta diikuti oleh jajaran perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Pangan dan Pertanian, serta Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka.
Pembahasan difokuskan pada upaya sinkronisasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor dalam menyikapi keberadaan wilayah izin usaha pertambangan yang bersinggungan dengan kawasan permukiman masyarakat, sehingga dapat menghasilkan solusi yang memperhatikan aspek hukum, tata ruang, lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
Bupati Bangka, Fery Insani, menegaskan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pertambangan harus diselesaikan melalui koordinasi yang baik serta mengedepankan aturan yang berlaku.
“Kami ingin setiap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat, kepastian hukum, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi sangat penting agar solusi yang dihasilkan dapat diterima semua pihak,” ujar Fery Insani.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bangka akan terus berupaya membangun komunikasi dengan seluruh pihak terkait agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara bijaksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bangka berharap tercipta kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam penataan wilayah izin usaha pertambangan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
