Yo, Kita Berantas Korupsi

Berbicara korupsi mungkin telah ada dari dulu, namun semangat untuk melawannya jangan sampai terhenti atau bosan. Pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Korupsi merupakan suatu perilaku dan bisa disebut ekosistem baru. Hal ini ada karena ada faktor sebab akibat, seperti yang sering diungkapkan Bang Napi di salah satu acara televisi,”Kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan”.
Tak dipungkiri akar korupsi telah ada sejak zaman dulu yang terjadi di sekitar kita. Menurut istilah Todung Mulya Lubis salah satu pakar hukum indonesia, korupsi terdiri dari Grand Corruption (korupsi besar), dan Petty Corruption (korupsi kecil). Faktanya di Indonesia korupsi terjadi dimana-nama sampai kita tidak merasa bersalah melakukannya karena hal itu dianggap lumrah. Justru yang berusaha menghindarinya akan terlihat aneh.

Nilai korupsi memang bervariasi dan bisa terjadi dimana-mana. Hal ini bisa membuat masyarakat kehilangan kemampuan membedakan tindakan koruptif dan tidak. Generasi mendatang pun akan menganggap tindakan-tindakan korupsi itu sebagai hal yang biasa. Diakui atau tidak, kita semua terlibat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung korupsi. Sejak kecil kita mungkin telah berlatih melakukan korupsi kecil-kecilan. Berbohong kepada orang tua, soal uang jajan, misalnya. Atau saat bekerja, kita melakukan korupsi dengan cara memanipulasi angka kwintasi yang akan kita klaim penggantinya ke kantor. Ini merupakan bentuk korupsi kecil yang sangat mungkin kita lakukan. Kita tahu, korupsi terkait dengan kejujuran. Dan orang yang benar-benar jujur adalah manusia yang langka sekarang ini. Berbicara masalah kedisiplinan di kalangan pegawai yang sejatinya merupakan abdi pelayan masyarakat. Ada anggapan bahwa pelayanan yang lambat dan rumit setidaknya adalah indikasi bahwa pegawai belum terlepas dan terbebas dari penyakis “kudis” (kurang disiplin). Ditambah lagi kebiasaan di masyarakat kita, kebiasaan memberi hadiah atas pelayanan publik sering dianggap sebagai bentuk terima kasih. Berterima kasih dan menyogok jelas sangat berbeda. Hal inilah yang membuat angka korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, kita layak optimis. Beberapa tahun terakhir lembaga-lembaga pemerintahan sudah mulai melakukan reformasi birokrasi, sekalipun belum maksimal yang diharapkan. Di kantor-kantor kini kita bisa temukan poster-poster besar bertuliskan,”Korupsi No, Jujur Yes, atau “Jangan Suap Kami”, Kami tidak Menerima Suap atau Pungli dalam Bentuk Apapun”. Ini merupakan langkah besar dan kongrit yang layak kita apresiasi dan dukung.

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI

Terjadinya tindakan korupsi dikarenakan ada niat dari para pelakunya. Namun secara nyata, ada beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi, diantaranya ;
1. Iman Yang Tidak Kuat atau Iman yang lemah.
Orang-orang yang memiliki kelemahan iman, sangat mudah sekali untuk melakukan tindakan kejahatan seperti korupsi contohnya. Apabila iman orang tersebut kuat, mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi ini. Banyak sekali alasan yang diberikan oleh penindak korupsi ini.
2. Lemahnya penegakan hukum
Lemahnya dan tidak tegasnya penegakan hukum merupakan faktor berkembangnya tindakan korupsi. Penegakan hukum yang lemah ini dapat menghindarkan para pelaku korupsi dari sanksi-sanksi hukum.
3. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
Faktor ini  dapat menyebabkan masyarakat tidak tahu tentang mengenai bentuk-bentuk tindakan korupsi, ketentuan dan juga sanksi hukumnya, dan juga cara menghindarinya. Akibatnya, banyak sekali diantara mereka yang menganggap "biasa" terhadap tindakan korupsi, bahkan merekapun juga akan melakukan hal tersebut.
4. Desakan kebutuhan ekonomi
Dengan keadaan ekonomi yang sulit, semua serba sulit, berbagai tindakan pun akan dilakukan oleh seseorang, guna untuk mempermudah kebutuhan ekonomi seseorang, salah satunya adalah dengan melakukan tindakan korupsi.
5. Pengaruh lingkungan
Lingkungan yang baik akan berdampak baik juga bagi orang yang berada di lingkungan tersebut, tetapi bagaimana jika di lingkungan tersebut penuh dengan tindakan korupsi dan lain-lain. Maka orang tersebut juga akan terpengaruh dengan tindakan kriminal.

PERAN SERTA PEMERINTAH MEMBERANTAS KORUPSI

Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertugas  untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi “martil” bagi para pelaku tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Agenda dan fungsi KPK adalah membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi, mendorong pemerintah melakukan Reformasi Public Sector dengan mewujudkan Good Governance (Pemerintah yang baik) , membangun kepercayaan masyarakat, mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar serta  memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.

UPAYA UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI
Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut :
1. Upaya pencegahan (preventif).
2. Upaya penindakan (kuratif).
3. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.
4. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

» Upaya Pencegahan (Preventif)
Upaya ini dapat dilakukan dengan cara antara lain yakni :
1. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
2. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
3. Masyarakat termasuk  pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.
4. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
5. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
6. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab  tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. Menggunakan sistem yang berbasis akrual, diharapkan dapat membantu dalam mencegah tindakan korupsi, sehingga para pegawaipun dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan mendapatkan predikat Opini Tanpa Pengecualian atau WTP.
7. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
8. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen, atau bagian.

» Upaya Penindakan (Kuratif)
Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana.

» Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa

1. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik.
2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
3 Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.
4. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
5. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

» Upaya Edukasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Hal ini dapat kita lihat ada beberapa LSM yang melakukan pencegahan tindakan korupsi, seperti :
1. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang meng-awasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi.
2. Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba se-karang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratik.
Di Kabupaten Bangka sendiri, sekarang ini, pemerintah daerah terus berusaha untuk melakukan pencegahan tindakan korupsi dengan cara melakukan berbagai bentuk kerja sama untuk meningkatkan kualitas para pegawai, termasuk juga para aparat pemerintahan desa. Bentuk kerjasama tersebut diantaranya melakukan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihanan pencegahan tindak korupsi, penandatanganan Nota Kesepahaman dengan instansi seperti kejaksaan, BPKP, dan juga lainnya. Pencegahan tindak korupsi ini menurut Bupati Bangka H. Tarmizi Saat ketika menghadiri dan membuka kegiatan diklat tindak korupsi yang dilakukan oleh SKPD beberapa waktu yang lalu, diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani, serta tata kelola yang baik. Kunci utamanya berada pada diri pribadi manusia itu sendiri. Apalagi jika berada di jajaran birokrasi. Faktor iman, kebutuhan ekonomi, lingkungan dan lainnya sangat mempengaruhi setiap tindakan. Menurutnya tindakan korupsi ini dapat dicegah jika adanya kesadaran untuk tidak melakukan tindakan kriminal tersebut. Begitu juga di DKI Jakarta. Gubernur Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok, sangat tegas dalam memberantas tindakan korupsi ini. Sudah ada beberapa kepala dinas dipecatnya, karena korupsi dan tidak bertanggungjawab.
Tindakan korupsi yang merugikan diri pribadi, orang lain, dan juga negara,  dapat dicegah dan akan melahirkan pemikiran dan kinerja yang baik pula. Bidang pemerintahan, terutama tentang ekonomi, keuangan dan aset, jika dapat menghasilkan laporan yang baik, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka  akan dihargai dengan predikat Opini Tanpa Pengecualian dari Bdan Pemeriksa Keuangan atau BPK.  Selain itu juga, telah adanya tim sapu bersih pungutan liar yang dikukuhkan baru-baru ini, dapat memperkuat dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap korupsi ini. Selain itu juga,  salah satu cara yang dapat ditempuh dengan membuang jauh tindakan korupsi yang ada di lingkaran kita. Tindakan korupsi ini dapat melahirkan tindakan yang dapat menjatuhkan moral bangsa. Harus tegas dalam membasminya dan sinergitas semua stakeholder dan elemen masyarakat sangat diharapkan untuk memberantas penyakit moral ini. Jadi daripada kita cuma mengutuk manusia yang korup, akan lebih baik kalau kita ikut berpartisipasi mengurangi angka korupsi mulai dari pribadi sendiri, mulai dari hal-hal kecil, dan mulai sekarang. Say No to Corrupt

 

Penulis: 
Lutfi Adam, S.IP
Tags: 
Artikel

Artikel

13/03/2017 | Lutfi Adam, S.IP
106 kali dilihat
06/02/2017 | Lutfi Adam, S.IP
100 kali dilihat
24/03/2017 | Lutfi Adam, S.IP
90 kali dilihat
06/02/2017 | Lutfi Adam, S.IP
85 kali dilihat
06/02/2017 | Lutfi Adam, S.IP
83 kali dilihat

ArtikelPer Kategori