Pemkab Banyumas Studi Komperasi Pengelolaan Dana Desa dan CSR Ke Pemkab Bangka

SUNGAILIAT – Pemerintah Kabupaten Banyumas, pada Senin (07/05/2018) melakukan studi komperasi di Pemerintah Kabupaten Bangka terkait tentang pengelolaan dana Desa dan pengelolaan dana CSR serta optimalisasi peran staf ahli Bupati.

Tim studi dari Pemkab Banyumas yang dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas, Nooryono bersama 4 (empat) orang pendamping ini, disambut oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Teddy Sudarsono, M.Si, yang didampingi Staf Ahli Bupati Bangka Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan, Ir. Zulkarnain Idrus, Kepala Inspektorat M. Kamil Abubakar, SH, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ir. Pan Budi Marwoto, M. Si di ruang kerja Sekertaris Daerah Kabupaten Bangka.

Pada kesempatan ini, staf ahli Bupati Kabupaten Banyumas, Nooryono memberikan pertanyaan terkait pengelolaan dana desa dan CSR, diantaranya mekanisme penugasan sataf ahli, kerangka acuan penelaahan dan tindak lanjut penelaahan staf ahli, serta DPA staf ahli TA 2018 secara tersendiri.

“Dalam pengelolaan dana CRS, apa dasar hukum kebijakan pengelolaan CSR di Kabupaten Bangka, serta bagaimana pengeolaan CSR. Untuk program dan kegiatan apa saja CSR dialokasikan, serta bagaimana sistem pengalokasian dana CSR lintas perusahaan”kata Nooryono.

Dirinya juga menanyakan mengenai pengelolaan dana Desa apakah Pemkab Bangka menerbitkan produk hukum daerah sebagai penjabaran dan petunjuk teknis pengelolaan dana Desa.

“Bagaimana Desa-Desa menyikapi tentang pengelolaan dana Desa diama SPP baru dapat diajukan setelah barang diterima. Dan bagai mana mengefektifkan sistem pelaporan penyerapan dan penggunaan dana Desa setiap bulanya dari Desa ke Kabupaten”pungkasnya.

Menanggapi pertanyan-pertanyaan ini, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Teddy Sudarsono, M.Si menjelaskan Pemkab Bangka telah menerbitkan sejumlah produk hukum daerah mengenai dana Desa.

“Ada Perbub No. 56 Tahun 2017, tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan keweangan lokal bersekala desa. Juga Perbub tentang pedoman pengelolaan dana desa, serta Perbub No.02 Tahun 2018 tentang tatacara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Bangka Tahun 2018”jelas Teddy Sudarsono.

Ditambahkanya, implementasi Permen PDTT No. 19 Tahun 2017 adalah Prudes/Prukades, dimana Pemkab Bangka sesuai Program Unggulan Bupati, bahwa setiap desa harus memiliki produk unggulan. Dan dari 62 Desa di Kabupaten Bangka telah memiliki 48 Bumdes.

“14 Desa lainnya masih dalam pembentukan Bumdes. Dan untuk pembangun embung desa dan sara olahraga pada Tahun 2018 sesuai RPJM Desa, RKP Desa dan APBD Desa, desa di Kabupaten Bangka rata-rata telah menganggarkan kegiatan tersebut”urai Teddy Sudarsono.

Kunjungan sekaligus studi komperasi Pemerintah Kabupaten Banyumas ditutup dengan penyerahan cindera mata dari Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Teddy Sudarsono, M.Si kepada Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas, Nooryono. (Pemkab Bangka)

Sumber: 
Humas dan Protokol
Penulis: 
Dian Firmansyah
Fotografer: 
Dian Firmansyah
Editor: 
Rustian Al Ansori
Tags: 
Berita Daerah