KPPU Sosialisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Kemitraan di Bangka

Bupati Bangka Tarmizi Saat membuka Sosialisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Kemitraan pada perkebunan Kelapa Sawit dan Lada, Rabu (12/4) di gedung Wanita Sungailiat.

Sosialisasi dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki otoritas dalam dalam pengawasan persaingan usaha.

Keberadaan KPPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diantara tugasnya melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu  melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, serta melakukan penilaian terhadap ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Komisioner KPPU Kamser Lumban Raja menjelaskan, KPPU berdiri tahun 2000 sertelah lahirnya Undang Undang tentang persaingan usaha tahun 1999 serta pada tahun 1998 ketika Indonesia dilanda lkrisis Multidimensi hingga pemerintah orde baru jatuh.

“ Keberadaan KPPU untuk menjawab tantangan ketika negara sedang dilanda Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dibawa pemerintahan rezim waktu itu,” jelasnya.

Diharapkannya sosialisai yang dilakukan KPPU dapat meningkatkan pemahaman dalam kemitraan  perekebunan kelapa sawit dan lada, serta dapat lebih mengetahui tentang fungsi dan tugas KPPU.

Kesempatan itu Bupati Bangka Tarmizi Saat memaparkan tentang kondisi geografis kabupaten Bangka dan potensi pertanian di kabupaten Bangka.

Terkait dengan perkebunan lada, menurut Tarmizi dirinya yang merupakan alumni Stiper Yogyakarta bersama 22 alumni akan membuat perkebunan lada percontohan.

“ Lada di kabupaten Bangka perlu dikembangkan lagi sehingga Lada tidak hanya 2 kali panen mati, namun usianya dapat panjang hingga 30 tahun kita ingin petani lebih sejahtera dimasa yang akan datang,” papar Tarmizi.

Dalam upaya membantu para petani Kelapa Sawit, Pemkab Bangka memiliki program Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR) dimana masyarakat yang punya lahan, bibit dari dari perusahaan, Saprodi dari Pemda dengan modal dari perbankan termasuk program Kebun Singkong Rakyat ( KSR ).

Dijelaskannya, menjadi persoalan yang dihadapi petani saat ini yakni turunnya harga ubi Kasesa yang dapat menjatuhkan mental sehingga tidak balik modal.

Diharapkan Bupati, dengan selesainya pembangunan pabrik di Puding Besar dan Kenanga dapat membuat harga ubi lebih bersaing.

Untuk saat ini program KKSR telah mencapai lebih1300 ha kebun kelapa sawit, dijelaskannya untuk tahun 2017 program KKSR akan ditingkatkan ketersediaan anggaran melalui APBD.

Sosialisasi yang dilakukan KPPU diikuti masyarakat yang bergerak dibidang perkebuan, serta dihadiri anggota DPRD Kabupaten Bangka dan kepala SKPD dilingkungan Pemkab Bangka. (Humas)

Sumber: 
Humas Bangka
Penulis: 
Rustian
Fotografer: 
Hendra
Editor: 
Rustian
Tags: 
Warta Berita