DPRD Kutai Kartanegara Study Banding Pertanahan di Kabupaten Bangka

Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur melakukan study banding ke kabupaten Bangka, terkait dengan permasalahan pertanahan.

Kedatangan Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimpimpin Ketua Pansus M. Andi Faisal, didamping anggota pansus dan sekretaris pansus diterima Bupati Bangka diwakili Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka Muhammad Jumani, Kamis (9/3) di ruang pertemuan Bangka Bermartabat Kantor Bupati Bangka.

Kesempatan itu Jumani menyampaikan paparan tentang kondisi geografis kabupaten Bangka, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka serta program ungggulan dan potensi yang dimiliki kabupaten Bangka.

Kabupaten Bangka juga memiliki potensi wisata yang cukup besar dengan wisata alam yang indah serta didukung sarana dan prasarana yang tersedia.

Diharapkannya DPRD Kutai Kartanegara dapat menyampaikan keindahan kabupaten Bangka, sehingga warga Kutai juga dapat datang berwisata ke kabupaten Bangka.

Sementara itu Ketua Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanagara M. Andi Faisal mengatakan, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur memiliki lahan yang cukup luas yang dapat dikembangkan terutama oleh para investor.

“ Ketersediaan lahan yang luas juga sering terjadi konflik diantaranya disebabkan belum adanya aturan yang jelas tentang pengelolaan lahan yang ada,” ujarnya.

Dikatakannya, permasalahan lahan juga terjadi dalam pengelolaan lahan bekas tambang yang banyak terdapat di Kutai Kartanegara, untuk itu pansus DPRD Kutai Kartanegara melakukan kunjungan ke Kabupaten Bangka untuk mendapatkan informasi dalam penyusunan regulasi terkait pertanahan.

Menurutnya, di kabupaten Bangka juga banyak terdapat lahan bekas penambangan timah, namun keberadaan lahan bekas penambangan dapat dipergunakan kembali informasi inilah yang dibutuhkan pansus DPRD Kutai Kartanegara.

“ Seperti yang ada di kabupaten Bangka lahan bekas penambangan timah dapat dipergunakan untuk kegiatan lain, sedangkan di Kutai sering terjadi konflik internal setelah investor masuk menggunakan lahan tersebut, untuk itu kami ingin belajar dengan kabupaten Bangka,” paparnya.

Kesempatan itu dilakukan tanyajawab antara Pansur DPRD Kutai Kartanegara dengan SKPD terkait dengan permasalahan pertanahan.(Humas)

 

Sumber: 
Humas Bangka
Penulis: 
Rustian
Fotografer: 
Hendra
Editor: 
Rustian
Tags: 
Warta Berita