DPRD Kabupaten Bangka Menyetujui Penggunaan APBD 2016

DPRD Kabupaten Bangka menerima dan menyetuji Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Penggunaan APBD Kabupaten Bangka tahun 2016, menjadi Peraturan Daerah.

Hal itu diungkapkan fraksi – fraksi di DPRD Kabupaten Bangka melalui juru bicara masing – masing dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka, Sabtu (15/7) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka di Sungailiat

Bupati Bangka Tarmizi Saat menyampaikan ucapan terimakasih kepada DPRD atas dukungan selama ini terhadap Pemkab Bangka serta diminta untuk meningkatkan pengawasan kepada Pemkab Bangka.

Menurutnya, berkat dukungan DPRD, yang melakukan pengawasan selama ini sehingga Pemkab Bangka menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dari BPK RI Perwakilan Bangka Belitung untuk APBD Kabupaten Bangka tahun 2016.

Sesuai dengan keinginan dewan, dikatakan Bupati akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sehingga WTP dapat dipertahankan pada tahun mendatang.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka yang dipimpin Ketua DPRD Parulian, S.Ip juga disampaikan 4 Rancangan Peraturan Daerah oelh Bupati Bangka.

Empat Raperda meliputi 1 Raperda yang merupakan inisiatif DPRD dan 3 Raperda lainnya merupakan usulan Pemkab Bangka.

Bupati Bangka Tarmizi Saat mengatakan, 3 Raperda usulan Pemkab Bangka terdiri dari, Raperda tentang pembubaran perusahaan daerah Bangka Gelobal Mandiri, Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Bangka nomor 13 than 2006 tentang penyertaan modal daerah pada badan usaha dan Raperda tentang pendirian pengelolaan dan organ  PDAM Turta Bangka.

Ia menyenjelaskan, untuk 1 Raperda inisiatif DPRD kabupaten Bangka yakni tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, Raperda tersebut masuk dalam daftar kumulatif terbuka.

Sehubungan Raperda usulan inisiatif dewan dikatakan Bupati, Pemkab Bangka mnyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi – tingginya atas buah pikiran dari pihak legeslatif teresebut karena keberadaan Raperda ini diperlukan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 29 PP nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD yang perlu dilakukan penyesuaian.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka yang dimulai pukul 14.00 Wib tersebut dihadiri forum komunkasi pimpinan daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD dilingkungan Pemkab Bangka, Camat, Lurah dan utusan organisasi wanita.(*)

 

Sumber: 
Humas Bangka
Penulis: 
Rustian
Fotografer: 
Hendra
Editor: 
Rustian
Tags: 
Warta Berita