Birokrasi Melayani

"Sudah saatnya birokrasi pemerintahan mengedepankan prinsip merakyat dan melayani dimana para birokrat bukan raja minta dilayani tapi harus melayani, bukan dihormati tapi menghormati".
Hal ini sering kali dilontarkan Bupati Bangka H. Tarmizi Saat ketika menghadiri acara-acara yang berhubungan dengan masyarakat dan pemerintahan. Orang nomor satu di Kabupaten Bangka itu bersama Wakil Bupati Bangka Drs. Rustamsyah tak henti-hentinya mengingatkan pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan untuk selalu profesional dalam bekerja, memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat, karena pegawai pemerintah digaji dari uang rakyat. Berbicara tentang pelayanan, pegawai pemerintah maupun masyarakat, tak lepas kita membicarakan birokrasi.
Rumitnya birokrasi menyebabkan pandangan yang tidak baik di masyarakat kepada pemerintah. Kedepan, sedapat mungkin tidak ada lagi keluhan masyarakat dan kepada pegawai pemerintah, dituntut supaya dapat bekerja dan melayani dengan baik. Di Kabupaten Bangka, sudah beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah masuk zona hijau atau predikat baik untuk segi pelayanan ini, seperti Dinas Kependudukan Catatan Sipil, dan BP2TPM. Menurut H. Tarmizi Saat, sekarang ini merupakan era baru dimana para birokrat harus dituntut menjemput bola dan rajin turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Model-model kepemimpinan yang merakyat harus diterapkan, merespons cepat persoalan serta memangkas rantai birokrasi yang panjang diberlakukan. Diakuinya dalam beberapa kesempatan, masih banyak laporan, birokrasi sekarang ini kurang melayani, tidak ramah, berbelit-belit sehingga menyebabkan iklim investasi tidak kondusif dan mengecewakan sebagian masyarakat. Oleh sebab itu, era revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo merupakan momentum untuk melakukan reformasi birokrasi. Selain itu, juga orang nomor satu di Negeri Sepintu Sedulang H. Tarmizi Saat selalu juga mengajak masyarakat untuk melaporkan pelayanan publik bermasalah yang dilakukan instansi pemerintah sebagai upaya perbaikan. Untuk mengantisipasi tidak adanya sarana pengaduan, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 24 tahun 2014 yang mewajibkan instansi pemerintah harus menyediakan layanan pengaduan. Untuk di Kabupaten Bangka, pengaduan bisa disampaikan di Kantor Inspektorat baik datang langsung, maupun secara elektronik selama jam bekerja.
REFORMASI BIROKRASI
Beberapa perulangan pola-pola dalam birokrasi menjadi sangat penting dalam pelaksanaan konsep reformasi birokrasi. Beberapa ahli sosial dengan konsep-konsep reformasi birokrasinya dicoba untuk diterapkan demi mengubah budaya dan pola-pola hubungan dalam birokrasi. Mengenai reformasi birokrasi secara struktural merupakan sebuah usaha untuk mengubah dan menjadikan sebuah birokrasi sebagaimana idealnya, efisien, efektif, dan ekonomis. Tetapi hal tersebut sejatinya masih mempunyai kecenderungan “kebangkitan” pola-pola dan budaya lampau “priyayi” dalam sebuah sistem birokrasi. Struktur ideal, ramping, dan sebagainya itu menjadi tumpul kekuatannya dalam mengubah sistem disaat budaya, mental, dan pola komunikasi di dalamnya tidak turut diubah. Perubahan mental priyayi atau status yang tinggi yang masih tertanam dan seakan turun-temurun yang menjadi stigma birokrasi merupakan sesuatu yang seharusnya diprioritaskan. Reformasi birokrasi secara struktural seperti pada kajian-kajian ilmiah kaum akademisi hanya sebuah prasyarat terbentuknya sistem birokrasi yang sehat. Reformasi struktural tersebut hanya sebatas sebagai rujukan bagaimana mengelola sebuah sistem organisasi untuk mencegah adanya penyelewengan dan menjaga agar tujuan organisasi supaya tercapai. Namun tentunya ini melupakan bahwa sebuah struktur terbentuk dari amat banyak unsur personal dan humanis. Perubahan yang terlalu terpaku pada struktur memang mungkin pada awalnya akan terlihat perkembangannya pada aspek efektif, efisien dan ekonominya. Namun secara jangka panjangnya, hal itu akan menimbulkan “efek kurva”, dimana terjadi suatu peningkatan di awal sampai pada titik maksimum, lalu kembali turun. Pembentukan mental “pelayan” semacam para abdi kepada rajanya pada tingkatan-tingkatan tertentu harus mengalami ideologisasi dalam kepala para birokrat. Hal inilah yang menjadi tugas berat birokrasi dalam mengubah diri secara substansi, bukan dandanan dan penampilan semata.
Peningkatan kapasitas birokrasi sebagai abdi negara yang melayani kepentingan masyarakat, telah jauh lebih baik, walaupun terkadang ada masyarakat yang menyatakan belum baik dan prima. Namun pemerintah terus meningkatkan kapasitas tersebut, sehingga semakin lebih baik kedepannya nanti. Akar penyebabnya terdapat pada budaya birokrasi di negara ini, yang merupakan hasil kombinasi dari watak dan karakter birokrasi yang diwarisi dari masa sebelumnya. Secara sosiologi, birokrasi dan birokrat merupakan institusi dan kelompok masyarakat yang dalam keseharian menjadi pejabat atau pegawai pemerintah. Di Indonesia mereka disebut "Pegawai Negeri Sipil atau sekarang ini Aparatur Sipil Negara (ASN)," dan pada masa sebelumnya juga ada beberapa sebutan tentang profesi ini. Di masa Indonesia di bawah raja-raja feodal, misalnya, mereka disebut sebagai "kaum priyayi atau abdi dalem." Sedangkan di masa penjajahan Belanda disebut “kaum ambtenaar," dan setelah Indonesia merdeka disebut "Pegawai Negeri Sipil atau ASN." Selain itu dikenal juga sebutan "Pamong Praja," yang diambil dari bahasa Sansekerta yang kurang lebih bermakna "pengasuh pemerin­tahan". Sedangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan politik, lazimnya disebut sebagai "kaum birokrat". Dari istilah ini, tentu sudah tergambar, faktor apa yang menjadi landasan kekuatan serta kekuasaan politik yang mereka miliki.
BIROKRAT SEBAGAI PENGUASA?
Sebagai unsur yang berfungsi menjalankan tugas pemerintahan, tentu peranan kaum birokrat sangat vital, dominan dan strategis. Bahkan kendati saat ini telah tampil para politisi sebagai penguasa baru, peranan para birokrat tetap strategis. Bahkan tak jarang para politisi mengadopsi kultur birokrat sehingga mengundang masalah baru, yakni Politisasi Birokrasi Pemerintahan. Hal ini antara lain dari tingginya minat para politisi berebut jabatan di instansi pemer­intahan dan badan-badan usaha milik negara. Kenyataan menunjukkan kuatnya domina­si kaum birokrat di berbagai aspek kehidupan, hingga kini kuat dan menentukan, terutama dalam aspek ekonomi dan politik. Sekarang ini, para birokrat dipersatukan dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Adanya legitimasi politik kepada para "abdi negara" memberikan keunggulan tersendiri. Sebab, predikat dengan predikat itu selain cukup memberi kehormatan bagi mereka juga dapat dimanfaatkan untuk membenarkan berbagai tindakan dan perilaku mereka. Alasan "tugas negara" jadi tameng pelindung kepentingan pribadi maupun kelompok. Status dan kedudukan birokrat, memang sangat ampuh untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang. Demikian pula untuk mengendalikan masyarakat. Ini dapat menjelaskan mengapa jadi birokrat selalu jadi cita-cita kebanyakan orang Indonesia. Adalah kenyataan setiap ada penerimaan calon pegawai negeri, jumlah peminatnya sangat banyak. Bahkan, agar diterima sebagai pegawai negeri, kerap ada diantaranya rela menyogok hingga mencapai jutaan rupiah atau menggunakan jasa nepotisme. Jika meihat standar gaji resmi seorang pegawai negeri, serta tingginya kompetisi memperebutkan status sebagai birokrat, tentu jelas yang mereka kejar bukan faktor gaji semata. Tapi paling utama, adalah berbagai kepentingan yang melekat padanya seperti, kehorma­tan, kekuasaan, fasilitas, dan sebagainya, yang secara tidak langsung pada gilirannya dimanfaatkan untuk mengem­balikan pengorbanan yang sudah diberikan pada saat masuk lingkungan pegawai negeri tadi. Kedudukan dan status sebagai birokrat, memang dianggap sangat istimewa dalam tradisi masyarakat Indonesia. Sebab, apapun yang terucap oleh para birokrat, seringkali dianggap sama dengan hukum yang mengikat setiap warga masyarakat. Akibatnya, etos kehidupan para birokrat tumbuh dengan karakteristik yang khas, yakni karateristik yang identik dengan gaya hidup "priyayi."
BIROKRASI MODERN
Jika dikiatkan dengan fenomena demokratisasi dan modernisasi, maka perubahan budaya birokrasi akan tak terelakkan. Ini tentu positif  bagi kehidupan bangsa dan negara. Menguatnya kesadaran politik masyarakat, serta kesadaran umum tentang fungsi birokrat seba­gai pelayan masyarakat, pada akhirnya menuntut adanya sumber daya manusia birokrat yang profesional. Dampaknya pola rekrutmen sumber daya manusia birokrat, sistem promosi jabatan yang seringkali menguta­makan faktor kedekatan politik, menjadi tidak relevan. Demikian pula pemanfaatan jaringan birokrasi pemerintahan untuk kepentingan politik dari suatu kelompok tertentu jadi terbatas. Fenomena ini tentu patut dicermati sebab kebiasaan para birokrat  yang mapan tidak hanya menyebabkan ketebengka­laian tugas pelayanan masyarakat, tapi dalam kondisi ter­tentu akan bisa menimbulkan reaksi balik dari masyarakat itu sendiri. Reaksi balik itu dalam skala pasif berupa ketidakpercayaan terhadap para abdi negara dan bila diabaikan bisa berubah menjadi pembangkangan atau perlawanan terhadap kebijakan birokra­si yang dinilai sudah jauh menyimpang dari fungsi sebagai pelayan masyarakat.
Meskipun demikian, mengubah perilaku birokrat ke dalam format ideal, jelas tidak mudah. Sebab akar tradisi sebagai bagian dari penguasa yang diwariskan oleh etos abdi dalem/priyayi sudah terlanjur melekat sebagai etos kehidupan para birokrat. Salah satu cara dengan memberikan pendidikan yang sistimatis ke arah perubahan kultural, mungkin dapat dijadikan sebagai sarana menuju perbaikan. Namun, siapa yang harus memulai itu semua? Sebab sangat tidak mungkin, bila mengharapkan datangnya perubahan dari kaum birokrat sendiri, tanpa ada desakan politik dari lapisan masyarakat. So Jadilah birokrat sejati yang ikhlas,  netral, profesional, tawadhu, pengayom, inovatif dan kreatif dalam menjalankan amanah masyarakat dan memberikan pelayanan  yang prima kepada masyarakat. AMIN***

Penulis: 
Lutfi Adam, S.IP
Tags: 
Artikel

Artikel

06/02/2017 | Lutfi Adam, S.IP
58 kali dilihat
13/03/2017 | Lutfi Adam, S.IP
56 kali dilihat
06/02/2017 | Lutfi Adam, S.IP
52 kali dilihat
06/02/2017 | Lutfi Adam, S.IP
49 kali dilihat
06/02/2017 | Lutfi Adam, S.IP
47 kali dilihat

ArtikelPer Kategori