Aparatur Pemkab Bangka Dibekali Manajemen Pertanahan

Tanah merupakan perekat negara kesatuan Republik Indonesia, karenanya perlu diatur dan dikelola demi kemakmuran rakyat.

Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “ bumi, air dan  kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebasar – besar kemakmuran rakyat.”

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan Tanah Air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi.

Bupati Bangka diwakili Asisten Administrasi umum Akhmad Mukhsin ketika membuka Pendidikan dan pelatihan Mnajemen Pertanahan Kabupaten Bangka tahun 2017, Senin (10/7) di hotel ST 12 Sungailiat mengatakan, masalah pertanahan merupakan salah satu masalah pokok negara dan bangsa .

Fungsi tanah tidak hanya terbatas pada kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga sebagai tumbuh kembang anak, sosial politik dan budaya seseorang maupun suatu komonitas masyarakat.

“ Tanah juga merupakan faktor pendukung utama kehidupan dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu pencatatan sistematis tanah sangat penting baik bagi adminstrasi negara maupun untuk perencanaan dan pengembangan pembangunan, serta untuk kepastian hukum dalam perselisihan, pemindahan atau pembebasan hak atas tanah,” papar Mukhsin.

Apa lagi dengan kondisi sekarang ini tingginya kebutuhan tanah namun persediaan tanah yang tidak akan bertambah, akan menimbulkan dampak gesekan atau sengketa lahan di masyarakat.

Saat ini sering terjadi konflik di bidang pertanahan baik secara vertikal mapun horizontal, misalnya antara masyarakat dengan pemerintah, atau antara masyarakat dengan perusahaan, maupun antar individu di dalam masyarakat sendiri.

“ Semua konflik dibidang pertanahan berpotensi semakin meluas dan menajam jika pemerintah lamban menanganinya,” ujarnya.

Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang regulasi berkewajiban mewujudkan tata kelola sistem adminitrasi dan manajemenpertanahan yang baik inventarisasi dan pemetaan kepemilikan tanah menjadi sebuah tuntutan yang harus dibuat dan menjadi prioritas kebutuhan daerah.

“ Sering kita dengan dan jumpai tentang konflik atau sengketa pertanahan, baik di media massa maupun di daerah kita sendiri, terjadinya tumpang tindih surat dalam satu lokasi  tanah, adanya penggusuran rumah warga di atas tanah negara, adanya perebutan batas tanah desa, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Oleh karena itu semua aparatur pemerintah, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan dan desa dapat membangun kemitraan bersama untuk menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan yang baik dan benar.

Menurutnya, diklat manajemen pertanahan ini memiliki arti yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kompetensi teknis aparatur negara dalam penyelenggaraan pertanahan, serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

Aparatur yang menangani pertanahan di kabupaten Bangka diharapkan memiliki pemikiran  yang inovatif, efektif dan efesien dalam mewujudkan  pelayanan pertanahan secara profesional, sehingga bermuara pada meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Melalui diklat ini diharapkan dapat menghasilkan aparatur negara yang berkualitas dan peka terhadap permasalahan pertanahan yang sering muncul ditengah masyarakat, semakin mengetahui dan memahami peraturan perundang – undangan yang terkait dengan bidang pertanahan, serta semakin memahami manajemen pertanahan yang lebih baik.

“ Kepada seluruh peserta diklat saya berharap agar kesempatan ini dapat dipergunakan sebaik – baik mungkin dalam menggali ilmu dan saling bertukar informasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Diklat Manajemen Pertanahan diikuti peserta untusan dari OPD terkait berlangsung 6 hari, 10  - 15 Juli 2017 dengan nara sumber di BPN dan Pemkab Bangka.( *)

 

Sumber: 
Humas Bangka
Penulis: 
Rustian
Fotografer: 
Lis
Editor: 
Rustian
Tags: 
Warta Berita